Jakarta – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan untuk memulangkan masyarakat di perkotaan yang kehilangan pekerjaan akibat penyebaran virus corona (Covid-19) ke kampung halaman.
Menurutnya, masyarakat perkotaan yang kehilangan pekerjaan berpotensi menjadi masalah baru di masa mendatang.
“Oleh karena itu sedang dikaji kembali bagaimana kami mengatur warga yang kehilangan pekerjaan, daya beli berkurang kegiatan tidak ada, ini yang mungkin jadi persoalan baru di kemudian hari, apakah ini akan tetap dibantu untuk kembali ke kampung halaman,” kata Doni dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR yang dilakukan secara virtual pada Kamis (2/4).
Dia menerangkan bahwa pemerintah juga tengah mengkaji agar masyarakat perkotaan yang kehilangan pekerjaan di tengah penyebaran virus corona ini bisa mendapatkan kegiatan baru, seperti, bertani, berkebun, dan ikut membangun infrastruktur di desa.
Rencana tersebut, kata Doni, diharapkan dapat menepis kekhawatiran Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut Indonesia akan kekurangan pangan usai wabah virus corona berakhir.
“Sehingga ke depan ketika kita kekurangan pasokan makanan maka desa-desa itu mengalami kelebihan, sehingga kekhawatiran WHO tentang kekurangan pangan tahun ini bisa kita atasi dengan warga kita yang pulang kampung yang beralih jadi petani dan peternak,” tutur Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.
SMS Blast Jangan Mudik
Doni juga menjelaskan, pesan dalam SMS blast dari Gugus Tugas COVID-19 yang berisi imbauan jangan mudik bersifat anjuran. Untuk diketahui, SMS blast dari Gugus Tugas itu diterima masyarakat mulai 30 Maret 2020. SMS itu berisi pesan untuk tidak mudik demi melindungi keluarga.
“Jangan mudik untuk melindungi diri sendiri dan keluarga tersayang,” demikian bunyi pesan tersebut.
Dimintai konfirmasi terpisah, Kamis (2/4/2020), Doni Monardo mengatakan pesan itu bersifat anjuran untuk masyarakat. Doni menyebut pihak-pihak yang tidak mudik di antaranya ASN serta TNI dan Polri.
“Sifatnya masih anjuran. Yang tidak mudik ASN (surat dari Men PAN-RB) juga TNI/Polri, BUMN,” ujar Doni.
Doni mengatakan kampanye semacam ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Kampanye terus-menerus agar timbul kesadaran masyarakat,” kata Doni.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meminta semua perangkat daerah memperhatikan warga perantau dari Jabodetabek yang masuk ke daerahnya. Jokowi mengatakan pemudik dari Jabodetabek harus ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan diwajibkan isolasi mandiri di kampung halaman.
“Pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa dilakukan sebagai orang dalam pemantauan, sehingga harus menjalankan isolasi mandiri,” kata Jokowi, Kamis (2/4).
Mensesneg Pratikno juga menegaskan pemerintah berupaya agar masyarakat tak perlu mudik.
“Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” kata Pratikno, Kamis (2/4). (mb/cnn indonesia/detik)
