Batam – Sebagai bentuk melihat secara langsung proses pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kota Batam, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Nuryanto bersama Ketua dan Anggota Komisi 1 dan Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kantor Pos Pusat Batam Center dan Bank BRI Cabang Batam Center pada Kamis (14/5/2020) pagi.
Dalam kegiatan tersebut, diketahui ada 20.364 warga yang tersebar di 12 Kecamatan se-Kota Batam menerima bantuan sosial tunai (BST) tersebut.
Setiap kepala keluarga, mendapatkan bantuan tunai senilai Rp 600 ribu per keluarga per bulan bagi warga yang terdampak wabah Covid-19.
Dan khusus Kamis (14/5/2020) ini, Kantor Pos Pusat Batam Center melayani 2 kelurahan yakni Sukajadi dan Sei Panas. Dengan jumlah penerima 521 warga terdampak, dengan nominal mencapai Rp312.600.000.
“Saya ingin memastikan, pencairan BST berjalan dengan baik. Serta masyarakat diminta untuk tertib, dan mentaati semua aturan yang ada,” kelas Ketua DPRD Batam Nuryanto.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengaku ingin memastikan pelaksanaannya seperti apa. Apakah memperhatikan protokol covid 19, hingga ada kesiapan tenaga medis, disediakan tempat cuci tangan, petugas penyalur dan penerima manfaat telah menggunakan masker pelindung serta sebagainya.
Selain itu, apakah ada dilakukan pengukuran suhu tubuh serta pengaturan jarak antrian atau physical distancing.
“Tentunya dengan adanya pencairan BST ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, serta menjaga physical distancing dan protokol kesehatan. Kami juga mengapresiasi kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial yang telah mengambil kebijakan untuk warga terdampak,” jelasnya.
Dan tentunya, tambahnya, hal ini bisa membantu meringankan beban masyarakat Kota Batam khususnya bagi mereka yang berada di tingkatan menengah dan ke bawah.
“Harapannya bisa berjalan baik dan lancar serta memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun, perlu diingatkan juga dalam pelaksanaanya, ada semacam ketegasan dari Kantor Pos dan Pemerintah untuk bisa benar-benar menjaga jarak dan menjaga protokol kesehatan,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Budi Mardiyanto, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam yang mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga dan memahami protokol kesehatan yang ada. Sehingga sama-sama terhindari dari penyebaran Covid-19.
“Kenakan masker dan menjaga jarak. Serta sempatkan diri untuk mencuci tangan sehingga sama-sama mencegah,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Batam, Masni Gardenia Augusta mengatakan ada 12 cabang Kantor Pos di seluruh wilayah Kota Batam dan Kantor Camat Galang yang akan melayani penyaluran bantuan tunai senilai Rp 600 ribu per keluarga per bulan bagi warga yang terdampak wabah Covid-19.
“Oleh karena itu, warga penerima bantuan diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga saat mengambil bantuan di wilayah tugas Kantor Pos tadi,” jelasnya.
Dan khusus pada Kamis(14/5/2020) ini, Kantor Pos Pusat Batam Center melayani untuk 2 kelurahan yakni Sukajadi dan Sei Panas. Dengan jumlah penerima 521 warga terdampak, dengan nominal mencapai Rp312.600.000.
“Hari ini adalah perdana, untuk di kecamatan Batam Kota dan untuk warga di 2 kelurahan saja. Mulai besok, ada 8 lokasi dan 12 lokasi pada hari berikutnya. Dimana program ini memiliki 3 tahapan yakni pada April, Mei dan Juni,” jelas Masni.
Disisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Ides Madri meminta kepada pihak manajemen Kantor Pos untuk bisa menambah petugasnya jika melihat antrean dan lonjakan warga yang akan mencairkan BST.
“Kita minta agar ada penambahan petugas jika di lapangan nanti terlihat antrean dan lonjakan warga yang akan mencairkan BST,” terangnya.
Selain melakukan sidak di Kantor Pos Pusat Batam Center, rombongan DPRD Batam juga mengunjungi Bank BRI Cabang Batam Center guna melihat proses penyaluran BST secara non tunai.
Selain Ketua DPRD Batam Nuryanto, terlihat Ketua Komisi 1 DPRD Batam Budi Mardiyanto, serta Anggota Komisi 1 yang terdiri dari Utusan Sarumaha, Tan A Tie, Jimmie Nababan dan Tohap Erikson, serta Ketua Komisi IV Ides Madri dan Anggota Komisi IV Tumbur M Sihaloho.
(hms/idnnews.id)
