ALREINAMEDIA.COM, Kaimana – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kaimana, Wahab Pikal mengungkapkan apa yang menjadi alasan penolakan tidak ingin terlibat dalam politik praktis, bahkan untuk berkordinasi dalam pemutakhiran data pemilih.
Hal ini diungkapkan Wahab Pikal saat mengikuti rapat di ruang DPRD bersama KPUD Kaimana, Bawaslu Kaimana bersama stakeholder lainnya. Dia mengatakan bahwa Disdukcapil diinstruksikan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk tidak ikut terlibat baik langsung maupun secara tidak langsung dalam politik.
“Kami sudah diinstruksikan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk tidak terlibat dalam politik baik langsung maupun tidak langsung. Oleh itu untuk pencoklikan dan pemuktahiran data agar dapat di sinkron, kami akan memberikan passwordnya kepada KPU untuk mengakses,” terang Wahab.
Dia menambahkan hal ini juga berkaitan dengan kejadian di pemilihan kepala daerah di tahun 2015 lalu yang mana Disdukcapil yang selalu disalahkan dalam hal data pemilihan yang membuat dirinya menjadi trauma.
“Kemarin itu pembelajaran bagi Disdukcapil untuk berkordinasi,” jawabnya singkat sambil menetaskan air mata.
Selain itu lanjut Wahab mengatakan bahwa, dalam melakukan pelayanan tambahan politik tersebut pihaknya juga kekurangan dana dan operator di tambah lagi hingga kini servernya rusak.
“Dana yang kami terima dari Pemda hanya 700 juta, dana tersebut kami gunakan untuk pemiliharaan peralatan dan melakukan pelayanan sehari-hari. Kami juga mendapatkan DAK dari Kementrian sebesar 1 M lebih, dana tersebut jika kami gunakan untuk pelayanan dan perjalan dinas mengambil blangko E- KTP tidak cukup,” jelasnya.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyrakat Disdukcapil sering mengalami banyak kekurangan oleh karena itu Disdukcapil meminta perhatian dari DPRD dan pemerintah daerah guna memfasilitasi disdukacapil, apalagi menjelang pilkada pastinya akan memberikan beban tersendiri kepada Disdukcapil. (ALWI)
